Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masih akan menelusuri dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan korupsi investasi fiktif di PT Taspen (Persero).
Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menanggapi vonis terhadap dua terdakwa dalam kasus tersebut yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim.
“Penyidik masih akan menelusuri pihak-pihak lain yang juga diduga terkait dalam perkara ini,” kata Budi di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Menurut Budi, dalam praktiknya, terdapat banyak pihak yang menggunakan nama atau perusahaan lain sebagai perantara (layer) untuk menyamarkan kegiatan investasi fiktif tersebut.
“Mengingat dalam perkara pengelolaan investasi di PT Taspen ini, para oknum menggunakan layer-layer atau pihak-pihak lain untuk menyamarkan aktivitas investasi,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah menghadiri puncak peringatan HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (5/10/2025). Ia berharap di usia yang ke-80 ini, TNI mampu hadir untuk rakyat sesuai tema HUT yang diangkat.
“Kami mengucapkan Dirgahayu TNI ke-80. Sebagai institusi pertahanan dan penjaga kedaulatan bangsa, semoga terus menjadi tentara yang dibanggakan rakyat, dan TNI yang prima serta berpihak pada rakyat karena berasal dari rakyat, sesuai tema peringatan kali ini,” kata Ferry, Minggu.
Ia menyebut perayaan tahun ini berlangsung sakral dengan penuh kesederhanaan. Dirinya juga takjub dengan kekuatan prajurit dan alutsista yang ditampilkan saat acara tersebut.
“Perayaan kali ini, perayaan yang sakral dan monumental, ciamik serta sederhana, dan yang jelas menampilkan kekuatan dari berbagai matra,” ujarnya.
Ferry menekankan ucapan Presiden Prabowo Subianto melalui pidatonya, terkait perkembangan digitalisasi pertahanan dan penguatan kepemimpinan di TNI.
Bagaimana Nasib Indonesia jika Kudeta G30S PKI Berhasil?
Siaran Radio Republik Indonesia (RRI) mengumumkan nama Dewan Revolusi sehari setelah peristiwa G30S PKI atau Gerakan 30 September 1965. Dalam pengumuman itu disampaikan bahwa Dewan Revolusi yang telah mengambil inisiatif melaksanakan Gerakan 30 September dengan dikomandani Letkol Untung Sutopo.
Letkol Untung merupakan Komandan Batalyon I Resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden Soekarno.
“Sejumlah jenderal telah ditangkap dan alat komunikasi penting-penting serta obyek-obyek vital lainnya sudah berada dalam kekuasaan Gerakan 30 September,” demikian siaran RRI seperti dikutip dari buku ‘Jenderal Yoga Loyalis di Balik Layar’, dikutip, Jumat (3/10/2025).
Gerakan Dewan Revolusi ditujukan kepada Dewan Jenderal yang oleh PKI dituding sebagai sekumpulan perwira tinggi Angkatan Darat yang tidak loyal kepada Presiden Soekarno atau Bung Karno.
Dewan Jenderal bahkan dicurigai hendak melakukan kup atau kudeta. Dalam siaran RRI sehari pasca G30S PKI, Dewan Revolusi juga menyatakan, untuk mencapai tujuannya Dewan Jenderal berencana melakukan pamer kekuatan.
Pasukan dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat akan didatangkan ke Jakarta tepat pada momentum perayaan hari ulang tahun ABRI 5 Oktober 1965.
Kudeta akan dilaksanakan pada saat kekuatan militer berkonsentrasi di Jakarta. Untuk mencegah hal itu, Letkol Untung melalui Dewan Revolusi dinilai telah mengambil langkah tepat, yakni melakukan Gerakan 30 September.
Lantas apa langkah lanjutan Dewan Revolusi pasca Gerakan 30 September 1965?
Secara tegas Dewan Revolusi menyatakan, tindakan kepada Dewan Jenderal di Jakarta akan diikuti tindakan lain di seluruh Indonesia.
Dewan Revolusi akan mengambil tindakan serupa kepada semua yang dianggap sebagai kaki tangan serta simpatisan Dewan Jenderal di daerah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana melakukan upaya paksa terhadap Rektor Universitas Sumatera Utara (USU), Muryanto Amin. Hal itu akan dilakukan jika yang bersangkutan kembali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.
Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara.
“Penyidik tentunya akan melakukan upaya-upaya yang diperbolehkan secara undang-undang, untuk memaksa yang bersangkutan bisa memberikan keterangan kepada kami,” ujar Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Rabu (1/10/2025).
Asep menegaskan, upaya paksa yang dilakukan telah sesuai dengan aturan hukum. Mengingat perkara ini sudah masuk tahap penyidikan dan KPK telah menetapkan sejumlah tersangka.
“Pada tahap penyidikan, penyidik sudah diberikan kewenangan untuk melakukan upaya paksa,” ujarnya.
Informasi yang dihimpun, oknum perwira itu berinisial Iptu LLN. Ia diduga menjalin hubungan terlarang dengan seorang wanita berinisial IA, yang diketahui merupakan istri anggota polisi lain yang juga bertugas di Polres Rohul.
Penggerebekan terjadi pada Jumat 26 September 2025 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah dinas kompleks asrama polisi Mapolsek Rambah, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, Rokan Hulu. Aksi penggerebekan dilakukan sejumlah ibu-ibu Bhayangkari yang curiga dengan kedekatan keduanya.
Saat digerebek, keduanya ditemukan di dalam kamar. Iptu LLN sempat berusaha kabur, namun berhasil diamankan oleh sejumlah anggota polisi yang berada di lokasi.
Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak, menjelaskan peristiwa itu terjadi pada Rabu 24 September 2025 sekitar pukul 19.30 WIB. Saat itu, EM bersama rekannya berinisial BBA tengah beristirahat di dalam kendaraan ketika tiba-tiba delapan orang datang menghampiri.
“Awalnya mobil dipakai oleh saksi. Saat saksi sedang beristirahat di dalam mobil, terlapor yang berjumlah sekitar delapan orang mengaku dari pihak leasing mendatangi saksi,” ujar Reonald, Sabtu (27/9/2025).
Para pelaku mengaku mobil tersebut menunggak cicilan selama tiga bulan. Dengan alasan itu, EM dan rekannya dipaksa turun dari kendaraan.
“Saksi diturunkan paksa oleh para terlapor dengan alasan mobil akan ditahan,” tambahnya.
Setelah berhasil menguasai mobil, para pelaku langsung membawa kabur kendaraan tersebut. Kasus ini kemudian dilaporkan ke SPKT Polres Metro Tangerang Kota. Hingga kini, polisi masih memburu para pelaku.
Berkolaborasi dengan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), MTN Seni Budaya hadir di IIBF melalui IRF Fellowship, dimana 22 penerbit dan agen naskah dari berbagai negara diundang secara khusus untuk menjajaki hak cipta buku Indonesia dengan harapan agar semakin banyak karya lokal yang bisa diterbitkan di luar negeri.
Berlokasi di Jakarta International Convention Center, Senayan, pada kesempatan tersebut dilakukan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman, antara beberapa penerbit dari Indonesia dengan penerbit asing.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang turut hadir dalam prosesi tersebut menyambut baik kesempatan untuk lebih memperkenalkan sastra Indonesia ke dunia internasional.
“Banyak naskah-naskah kita yang akan diterjemahkan, akan menjadi bagian dari pemajuan kebudayaan dan literasi di dunia. Salah satu inisiatif ini dikerjakan melalui program Manajemen Talenta Nasional Seni Budaya untuk mengembangkan kapasitas para talenta Indonesia yang tersebar di berbagai daerah,” ujarnya.
Utusan Khusus Presiden Hashim soal Investasi Hijau
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan komitmen Indonesia untuk mengubah tantangan iklim menjadi peluang pembangunan hijau dan investasi berkelanjutan.
Dengan lebih dari 285 juta penduduk yang hidup di wilayah sangat rentan, Indonesia menghadapi ancaman nyata berupa kenaikan permukaan laut, hujan ekstrem, dan kebakaran hutan.
Perubahan iklim bagi Indonesia bukan ancaman masa depan, melainkan kenyataan sehari-hari, dan kepemimpinan berarti berani menghadapinya secara langsung.
Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 atau lebih cepat, dengan strategi ekonomi hijau yang mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, sekaligus menurunkan emisi. Transisi energi dijalankan secara bertahap, adil, dan terukur, termasuk dalam mengurangi penggunaan batu bara.
Melalui Just Energy Transition Partnership (JETP), Indonesia menggalang dukungan pembiayaan internasional untuk mempercepat energi terbarukan dan memperkuat jaringan listrik nasional.
Sejalan dengan itu, Indonesia memanfaatkan kekayaan alamnya sebagai kekuatan.
Kasiops Gulkamart Jakarta Utara, Gatot Sulaeman, menyebut kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai Rp1,47 miliar. Belasan rumah tersebut dihuni sekitar 10 kepala keluarga dengan total 40 jiwa.
“Kerugian kurang lebih Rp1,470.000.000,” ujar Gatot dalam keterangannya.
Dugaan sementara penyebab kebakaran adalah korsleting listrik. Dari peristiwa itu, satu orang dilaporkan mengalami luka di bagian wajah dan harus dilarikan ke Puskesmas Kecamatan Cilincing.
Api berhasil dipadamkan kurang dari satu jam setelah petugas mengerahkan 10 unit mobil pemadam kebakaran dengan 50 personel.
Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju New York, Amerika Serikat/Foto: Dok. Istimewa
Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju New York, Amerika Serikat (AS), usai mengunjungi Paviliun Indonesia di Expo 2025 Osaka, Jepang. Prabowo akan menyampaikan pidato dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 23 September mendatang.
Dilansir dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Sabtu (20/9/2025), Prabowo bertolak dari Bandar Udara Internasional Kansai, Osaka.
Pesawat Garuda Indonesia-1 yang membawa Prabowo beserta rombongan lepas landas menuju Bandar Udara Internasional John F. Kennedy, New York, Amerika Serikat, sekitar pukul 16.15 waktu setempat.
Tampak melepas keberangkatan Prabowo adalah Former Assistant Cabinet Secretary Jepang Keiichi Ichikawa dan Ambassador in Charge Kansai Region Yasushi Misawa. Selain itu, Prabowo juga dilepas oleh Kuasa Usaha Ad Interim Maria Renata Hutagalung, Konsul Jenderal RI untuk Osaka John Tjahjanto Boestami, dan Atase Pertahanan RI Tokyo Laksmana TNI Hidayaturrahman.
Prabowo diagendakan menyampaikan pidato dalam sesi debat umum pada Sidang ke-80 Majelis Umum PBB. Selain itu, Prabowo juga diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin dunia.
Turut mendampingi Prabowo dalam penerbangan ke Osaka adalah Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
